Connect with us

Muhammadiyah Jatuhkan Hari Raya Idul Fitri Pada 17 Juli 2015

Ilustrasi Sholat Idul Fitri

Berita Nasional

Muhammadiyah Jatuhkan Hari Raya Idul Fitri Pada 17 Juli 2015

RANCAH POST – PP Muhammadiyah meluncurkan keputusan bahwa 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1436H jatuh pada hari Jumat (17/07/2015). Ijtimak jelang Syawal 1436H terjadi pada Kamis Legi (16/07/2015) pukul 08:26:29 WIB, tinggi bulan ketika terbenam di Yogyakarta +03 derajat 03′ 22″, hilal sudah nampak. Di seluruh penjuru Nusantara pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk.

Menurut laman Viva, Syamsul Anwar selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah katakan, “Menggunakan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini menjadi pedoman Majelis Trajih dan Tajjid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah  secara  resmi menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada hari Jum’at, 17 Juli 2015,” Selasa (07/07/2015).

Sementara berdasarkan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal, Zulhijah (Besar) akan jatuh pada (14/09/2015) mendatang. Hari Arafah atau 9 Zulhijah jatuh pada hari Selasa, (22/09/2015). Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijah), jatuh pada hari Rabu, (23/09/2015).

Syamsul tambahkan, “Sampai lima tahun ke depan kemungkinan tidak ada perbedaan penentuan 1 Syawal. Untuk 1 Ramadan juga bersamaan dengan pemerintah pada 17 Juni 2015 lalu. Namun ini untuk umat muslim mainstream dan mungkin akan ada perbedaan dengan mereka yang memiliki pedoman sendiri seperti Naqsabandiyah.”

Sementara itu Ketua Yunahar Ilyas selaku PP Muhammadiyah mengatakan, Muhammadiyah juga akan menghadiri sidang Isbat yang dilangsungkan oleh pemerintah untuk penentuan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Namun, Muhammadiyah akan hadir dengan beberapa syarat, yaitu sidang dilakukan secara tertutup dan pemerintah harus menghormati perbedaan.

Yunahar katakan, “Sidang terbuka, disiarkan semua stasiun televisi membuat orang terpancing eksis dan ngomong tidak perlu. Ada siaran langsung juga membuat kekuatan menyerang perbedaan semakin besar dan ini tidak baik untuk kedamaian umat muslim di bawah.”

Seperti diketahui, pemerintah hanya berkewajiban melakukan pengumuman resmi melalui Menag dan tidak berhak mengintervensi kelompok atau pihak-pihak yang melakukan putuasan yang berbeda.

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Berita Nasional

Advertisement
Advertisement
To Top